Langsung Dan Tidak Langsung Sama-sama Hasilkan Pemimpin Korup

            Wah, lama tidak berkunjung ke blog. Padahal tidak sibuk. Hanya karena koneksi internet di daerah tertimur di Indonesia ini benar-benar menyedihkan. Hanya pulsa saja yang mampu menyokong kita-kita di sini untuk tetap bisa berselancar di dunia maya. Padahal saya termasuk orang yang suka sekali nge-net, apalagi kalau ada wifi gratis. Haha.

            Okeh, sudahan curcolnya.

            Seperti judul tulisan ini sudah banyak yang menebak saya akan membahas apa. Iya. RIP Demokrasi. Itulah topik hangat di masyarakat saat ini. Sejak sehari yang lalu saat ketok palu dari rapat paripuran DPR menyatakan kembalinya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau disahkannya RUU Pilkada, sebagian besar rakyat Indonesia menolak RUU tersebut. Pasalnya, RUU Pilkada akan menghapuskan kedaulatan rakyat Indonesia dalam hak berpolitik. Kemunduran Demokrasi dimana rakyat yang seharusnya memilih pemimpin mereka sendiri harus tunduk pada pilihan DPRD. Ibaratnya nih mau milih jodoh sendiri atau ikut pilihan orang tua? Haha!

            RUU Pilkada dirancang karena dianggap pemilihan langsung kepala daerah melalui pemilihan umum yang selama ini berlangsung terlalu mengeluarkan banyak dana. Padahalkan negara ceritanya mau berhemat nih. Makanya, dirancanglah RUU Pilkada dengan mengembalikannya kembali pemilihan kepala daerah kepada pilihan DPRD. Tentu saja rakyat Indonesia menentang keputusan ini. Selain karena rakyat sudah tidak bisa berpartisipasi lagi dalam memilih kepada daerah, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat rentan dengan KKN dan politik uang. Kita tahu sendiri bahwa anggota dewan kita yang terhormat sebagian besar terjaring kasus korupsi. Artinya, rakyat tidak percaya dengan pilihan DPRD.

            Menyedihkan memang. Ketika apa yang diperjuangkan mahasiswa di tahun 1998 dengan meruntuhkan tirani kekuasan tiga puluh harus mengalami kemunduran di saat rakyat sudah bebas berpendapat dan memilih pemimpin yang mereka inginkan. Pengesahan UU Pilkada dinilai sebagai lanjutan dari persaingan alot menduduki kursi presiden RI ke 7. RUU Pilkada yang diusulkan oleh koalisi yang mendukung capres yang kalah dinilai telah melukai masyarakat yang ingin Pemilihan Langsung terus dipertahankan. Selagi UU Pilkada masih hangat di tolak masyarakat luas, berhembus kabar bahwa Pemilihan Presiden yang dilalukan secara demokratis akan dikembalikan ke MPR. Bayang-bayang kekejaman Orde Baru mulai membayangi Indonesia. Kemunduran Demokrasi membuat banyak rakyat kecewa. Bahkan Presiden RI menyatakan kekecewaannya atas disahkannya UU Pilkada terlepas dari banyak pihak yang menghujat beliau dan partainya.

            Sebagai orang awam, saya turut kecewa dengan kembalinya pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Karena selalu golput disetiap kesempatan, saya tidak pernah menyalurkan aspirasi saya melalui pemilihan umum. Satu saja alasan saya. Saya tidak kenal siapa yang harus saya pilih dan mengapa saya memilihnya. Daripada datang ke TPS dan memberikan suara secara ‘suka-suka’ atau ‘asal pilih’ seperti kebanyakan pemilih Indonesia, lebih baik saya golput. Toh, program-program dari para pemimpin yang terpilih tidak menyentuh langsung pada kelangsungan kehidupan saya. Pikiran yang aneh memang dari seorang mahasiswa.

            Menurut saya, meskipun kecewa dengan kemunduran demokrasi. Tetapi saya setuju dengan pemilu tidak langsung. Menyedihkan memang harus kembali ‘seperti’ zaman Orde Baru. Kepala Daerah ditentukan oleh partai. Akan banyak kasus suap di dalam DPRD untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Padahal, kasus suap tidak hanya terjadi pada pemilu tidak langsung. Pada pemilihan langsung pun, kepala daerah perlu mengeluarkan banyak dana. Bukan hanya untuk kampanye, melakukan pencitraan di depan warga masyarakat yang buta politik dan apatis terhadap siapa yang harus memimpin. Calon Kepala Daerah pun harus mengeluarkan banyak dana untuk ‘menyuap’ warga yang ikut dalam kampanyenya (ini sudah menjadi rahasia umum), untuk keperluan ‘serangan fajar’, dan bahkan untuk menyuap hakim MK.

            Sudah banyak kasus kepala daerah yang ditangkap oleh KPK (jumlah tidak tahu, tapi seringnya pemberitaan seperti ini membuat saya berkesimpulan banyak) baik karena kasus korupsi maupun kasus suap kepada MK atas sengketa Pilkada. MK sendiri mengakui, seperti yang saya dengan saat sidang sengketa Pilpres kemarin, bahwa di setipa Pilkada pada suatu daerah selalu disertai dengan sengketa Pilkada dari pihak yang kalah. Pada saat Pemilu Pilkada berlangsung, masyarakat seakaan terbagi menjadi beberapa kubu. Seperti yang saya saksikan di kampung saya. Saat itu tengah terjadi proses kampanye untuk memilih Bupati. Para pendukung dari masing-masing calon yang tadi bertetangga mulai menjadi seolah musuh karena mendukung pilihan yang berbeda. Belum lagi setelah hasil penghitungan suara diumumnkan. Akan banyak kita saksikan di televisi masyarakat para pendukung pasangan yang kalah akan menuntut KPUD, berdemo tida tertib, hingga hasil pilkada yang menurut pasangan yang kalah ada indikasi kecurangan dan dibawa ke MK. Pihak yang menang tidak jarang turut mengambil bagian pada putusan MK dengan melakukan kasus suap (kita sudah melihat buktinya tanpa perlu saya sebutkan).

            Pemimpin hasil Pilkada langsung pun tidak jarang menjadikan kepemimpinannya sebagai jalan untuk membentuk istana kekuasaan. Meskipun kejadian macam ini akan juga ditemui pada pemimpin hasil Pilkada tidak langsung.

            Meskipun demikian, terdapat beberapa dari pemimpin hasil Pilkada Langsung yang ‘semoga’ tidak seperti kepala daerah yang lainnya. Tidak usah saya sebutkan, kita sudah tahu sendiri beberapa pemimpin daerah yang dikenal baik dan melakukan program kerjanya dengan benar. Mereka terpilih bukan karena ‘pecintraannya’ bagus tetapi mereka memang good people yang pantas memimpin kita.

            Pemilihan langsung bagi saya sarat dengan pencitraan. Apalagi didukung dengan kecanggihan teknologi yang memungkinkan setiap warga untuk melihat lebih dekat pada calon pemimpin. Sayangnya, informasi yang di dapatkan baik dari media massa hingga celotehan antar warga tidak mudah disaring kebenarannya jika mendengar/melihat/membaca dengan hati tertutup. Pencitraan yang dimainkan dengan aktor terbaik hanya akan menghasilkan pemimpin yang jago berakting di hadapan rakyat yang masih ‘buta’ akan dunia politik.      

            Dosen saya pernah mengatakan  bahwa kesalahan terbesar dari Demokrasi adalah yang banyak belum tentu benar. Iya, saya setuju dengan perkataan beliau. Rakyat yang cerdas akan memilih pemimpin yang menguntungkan. Rakyat yang kurang cerdas akan memilih pemimpin sesuka hati dengan sikap masa bodoh. Rakyat yang tidak cerdas akan memilih pemimpin yang ‘kelihatannya’ baik. Lalu dimana letak kebenaran dari suara banyak atas pemimpin yang terpilih, ketika setiap rakyat memilih dengan ‘kepentingannya’ masing-masing??

            Pemilihan tidak langsung sarat dengan politik uang, pun dengan pemilihan langsung. Lalu dengan cara apa lagi kita menentukkan seorang pemimpin? Pilihan rakyat atau pilihan partai? Jika pilihan rakyat hanya menghasilkan pemimpin yang bertopeng kebaikan dan pilihan partai hanya menghasilkan pemimpin yang tidak pro rakyat? Entahlah...

            Tidak ada yang lebih baik. Mungkin.. mungkin... mungkin saja kita bisa pindah pada sistem kekhalifahan.. heheheheheh ^^